Komisi III DPR Desak Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Lintas Kalangan
By Admin
Rano Al Fath | Dok. FPKB
nusakini.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengusut dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur resmi yang melibatkan sejumlah personel internal. Pengungkapan perkara ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan penyidikan sementara, aktivitas pemantauan komunikasi secara tidak sah tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2025 hingga 2026. Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring berinisial AS diduga memberikan instruksi penyadapan secara lisan maupun melalui pesan singkat tanpa dasar permohonan resmi penyidik.
"Ketika itu AS yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan. Sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujar Jenderal Suyudi saat memberikan keterangan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Kapolri, alur perintah dugaan penyadapan tersebut berasal dari perwira tinggi berinisial Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS. Praktik yang disebut menggunakan jalur atensi ini memanfaatkan perangkat teknis yang sama dengan jalur resmi sehingga sulit terdeteksi pada tahap awal.
Selain menyadap tanpa surat perintah penyidikan, AS juga diduga menginstruksikan penghapusan jejak digital pada sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Perintah penghapusan data yang dieksekusi oleh tim TSU tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri kini menangani laporan tersebut dengan merahasiakan identitas pelapor demi keamanan. Suyudi menegaskan bahwa pemantauan komunikasi wajib mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mewajibkan adanya izin tertulis serta berita acara pemusnahan data.
"Selain itu, hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara," ucap Suyudi menegaskan aturan internal kepolisian.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath mendesak kepolisian untuk membongkar motif di balik dugaan penyadapan yang menyasar politisi, aktivis, hingga warga sipil. Ia mengaku terkejut lantaran nomor telepon miliknya beserta ayah, ibu, dan adiknya turut tercatat sebagai sasaran pemantauan.
"Papa saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya? Saya bingung. Enggak ada kaitan kok," kata Rano di hadapan pimpinan Polri dalam forum rapat tersebut.
Legislator tersebut menyatakan dukungan penuh kepada jajaran Bhayangkara agar mengusut perkara ini secara transparan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak mana pun. Rano berharap penuntasan kasus ini mampu mencegah potensi kriminalisasi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan. (*)